Deputi Bidang Kemiskinan,Tenaga Kerja, dan UMKM Bappenas Prasetijono Widjojo mengatakan, untuk mencapai target tersebut Bappenas akan melakukan tiga kluster program penanggulangan kemiskinan. Adapun program ini berada di bawah koordinasi Wakil Presiden (Wapres). “Ada satu perkembangan baru bahwa koordinasi penanggulangan kemiskinan diangkat Wapres sebagai penanggung jawab. Pada 2007–2009 itu koordinasinya di kantor Menko Kesra. Sekarang sudah di Wapres,”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dia menyebutkan, kluster pertama berupa bantuan dan perlindungan sosial dalam bentuk program keluarga harapan (PKH), beras untuk masyarakat miskin (raskin), bantuan operasional sekolah (BOS), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas),bantuan sosial untuk pengungsi dan korban bencana, bantuan untuk penyandang cacat, serta bantuan untuk kelompok lansia. “Ada penyempurnaan dalam kluster pertama terkait dengan program yang langsung ditargetkan untuk rumah tangga.Sekarang kami punya program sosial yang berbasis rumah tangga sehingga di sana ada satu unifikasi data yang menggunakan data terakhir dari BPS,”paparnya.

Kluster kedua,adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri).Adapun kluster ketiga adalah penguatan usaha mikro dan kecil. Prasetijono menambahkan, untuk PNPM Mandiri pada 2010 akan mencakup sekitar 6.400 kecamatan dengan anggaran Rp3 miliar per kecamatan. Dalam APBN 2010,anggaran PNPM dialokasikan sebesar Rp16 triliun. Menurut Prasetijono, PNPM mandiri terdiri atas program inti, yakni pelaksanaan PNPM di perkotaan dan pedesaan,serta PNPM penguatan. PNPM penguatan berkaitan dengan sektor tertentu yang menjadi unggulan di daerah.“Ini beberapa penguatan dan pilot seperti generasi yang terkait dengan PNPM pertanian. Juga ada PNPM kepariwisataan yang mendukung,”ujarnya.

Prasetijono menilai PNPM Mandiri tidak menyerap tenaga kerja secara langsung karena dalam PNPM terdiri atas berbagai komponen yang tidak hanya ekonomi.“ Komponen lainnya, dalam konteks masyarakat agar mampu kelola sumber daya daerah, tapi ada satu yang terkait membangun social capital.Jadi ada social capital, ada economy capital ini yang diharapkan dari PNPM,”bebernya. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat Bambang Widianto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp55 triliun pada 2010 untuk program kemiskinan.

Adapun alokasi terbesarnya diberikan pada kluster atau kelompok pertama,yaitu berupa bantuan sosial kepada masyarakat miskin sekitar Rp30 triliun. Sedangkan untuk program kluster kedua, yaitu program kelompok masyarakat dialokasikan sekitar Rp15 triliun, dan sisanya untuk program kredit usaha rakyat (KUR) sekitar Rp10 triliun. “Namun, hingga saat ini kami masih terus menghitung angka besaran pastinya untuk mengalokasikan pada ketiga program kemiskinan tersebut,” ungkapnya. Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika menilai, selama lima tahun ini pemerintah telah menggelontorkan dana sekitar Rp200 triliun untuk kemiskinan dengan hasil yang mengecewakan,baik secara kuantitatif atau kualitatif.

Menurut dia,sudah saatnya pemerintah melakukan pendekatan yang berbeda untuk kemiskinan tersebut, agar dana yang dikeluarkan tidak mubazir. Caranya, kata dia, dengan menciptakan kesempatan kerja yang luas dengan program- program pemberdayaan yang fokus,misalnya industri pengolahan skala kecil di desa-desa atau pinggiran kota.“Pendekatan yang lama harus ditinggalkan secara total, karena caranya karitatif dan instan,” tandasnya. Sementara itu, ekonom United Nations Development Programme (UNDP) Taimur Khilji mengatakan, akibat krisis ekonomi global dirasakan seluruh negara di dunia.

“Saat krisis, tidak ada satu pun negara di dunia yang memiliki immune atau kekebalan, dampak yang sangat terasa adalah meningkatnya kemiskinan,”ujarnya. Namun, dia mengatakan, jika dibandingkan India,Indonesia tergolong beruntung karena sekitar 20% penduduk yang mengalami kelaparan berada di negara itu. (bernadette lilia nova)